Pasir Halus

Jakarta Wakil Menteri ESDM, Widjajono Partowidagdo, meninggal saat mendaki Gunung Tambora. Sebelum menghadap Sang Khalik, Widjajono selalu berpesan kepada keluarganya agar menjalani hidup hemat. Pesan ini pun dijalankan sebaik-baiknya oleh Sang Istri, Ninasapti Triaswati.

"Kami itu hidup hemat, sebab kamu dari keluarga melarat. Ya melarat bukan tidak memiliki apa-apa, kami dosen. Maksudnya bukan start dari keluarga kaya raya," kata Nina di Kantor Setneg, Jl Majapahit, Jakarta Pusat, Rabu (9/5/2012).

Kemudian Nina dan Widjajono sama-sama belajar dan mencari nafkah. Kemudian hidupnya dijalani sewajarnya tanpa foya-foya.

"Tentu kami perlu menambah ilmu ke luar negeri, itu suatu yang wajar. Jalan-jalan pun kita melihat kehematan-kehematan di berbagai aspek. Jadi itu semua yang menjadi wasiat di dalam semua PR-nya, hematnya di mana," papar akademisi dari UI ini.

Hidup hemat pun bisa diterapkan dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Menurut Nina, pemberian subsidi BBM Rp 130 triliun sama sekali tidak hemat. Apalagi yang menikmati subsidi adalah yang mempunyai mobil.

"Kalau yang di atas gunung tidak punya mobil motor tidak menikmati apa-apa, dia petani biasa, kecuali dia sekali-kali naik bus atau naik angkot, hanya itu saja," lanjut anggota Dewan Ekonomi Nasional ini.

Konteksnya seharusnya adalah harga BBM yang murah itu untuk rakyat banyak dan bukan untuk yang bermobil. Untuk itulah ketika subsidi BBM dikurangi, maka tepat bila diberikan kompensasi atau semacam bantuan untuk si miskin.

"Yang lebih penting bukan yang kaya, yang kaya ini kan terus terang tidak perlu dibantu. Sementara orang berbalik subsidi untuk semua rakyat, itu juga tidak benar," imbuh Nina.

"Pilih mana yang buat rakyat kaya dan buat rakyat miskin. Tidak ada negara yang kaya sekalipun memberi subsidi untuk rakyat kaya," tambahnya.

Yang benar, lanjutnya, rakyat yang kaya harus bayar pajak lebih banyak. Itulah yang namanya pajak progresif. Menurut Nina, subsidi BBM saat ini dinikmati oleh rakyat yang kaya jauh lebih banyak daripada yang tidak punya mobil dan motor. Karena itu subsidi BBM menjadi aneh.

"Secara ekonomi dia tidak adil, bahasa sederhananya, tapi tidak sesederhana itu meluruskanya karena keputusan politiknya sudah ada tidak menaikan harga BBM. Kuota kita batasi atau kita lakukan sesuatu lagi apakah naikkan itu pajak misalnya buat orang kaya," terangnya.

Pajak untuk orang kaya layak dinaikkan karena si kaya ikut menikmati atas sesuatu yang dirinya tidak berhak. "Jadi ini yang kita tunjukan implementasinya siapa yang tanggung jawab bukan hanya pusat kan, daerah juga," ucap Nina.

Dia berpendapat, keadilan tidak bisa untuk satu pihak tapi untuk bersama-sama. Itulah wasiat utama Widjajono.

"Ibaratnya kita tidak ingin melarat, kita ini negara miskin yang berfoya-foya, miskin minyak tapi foya-foya minyak. Kalau mau kaya hiduplah dengan cara berlimpah, ada gas, ada batubara ada energi surya sedangkan yang migas ditinggalkan. Message ini tinggalkan kita ganti bahan bakar gas, tenaga surya," tutur Nina.
sumber : news.detik.com